Pentingnya Data Iptek Di Indonesia, Bagaimana Meningkatkan Kualitas Dan Kebaruannya

Pentingnya Data Iptek Di Indonesia, Bagaimana Meningkatkan Kualitas Dan KebaruannyaData pengurusan sangat penting untuk menyusun dasar berdasarkan bukti ilmiah. Rawpixel.com/Shutterstock

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mempertanyakan anggaran penelitian di semua kementerian dan lembaga yang totalnya hampir Rp25 triliun. Presiden menyebut selama ini anggaran penelitian tersebar di berbagai instansi, sehingga riset yang dikerjakan tidak maksimal. Kajian yang dilakukan tidak dianggap fokus dan tidak sesuai dengan prioritas pemerintah.

Sebenarnya, menurut perhitungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) jumlah anggaran yang benar-benar digunakan untuk penyelidikan kegiatannya adalah Rp10,9 triliun. Sementara itu, anggaran yang digunakan untuk operasi litbang seperti gaji pegawai mencapai 30,68%.

Ketiadaan data nasional yang akurat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi penyebab timbulnya pertanyaan tentang anggaran penelitian ini. Data Keberadaan sangat penting untuk merancang inovasi kebijakan. Data tersebut juga penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan secara menyeluruh dan bersepadu.

Data iptek yang akurat, konsisten, terkini, lengkap, dan terbuka merupakan prasyarat untuk menghasilkan data berasaskan inovasi dasar (pembuatan dasar didorong data) yang berkualiti di Indonesia. Absennya data yang berkualitas akan menghambat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pembuat kebijakan lain dalam mengukur pencapaian bangsa Indonesia di bidang iptek dan inovasi.

Berbagai inovasi kebijakan juga berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna tanpa tepat pengukuran.

Terbatasnya data iptek nasional

Data iptek nasional memegang peranan penting dalam melihat kedudukan Indonesia di mata dunia. Data seperti jumlah penyelidik, anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan, dan jumlah publikasi ilmiah merupakan contoh data yang digunakan untuk menghitung indeks global seperti Indeks Daya Saing Global (Indeks Daya Saing Global, GCI) dan Indeks Inovasi Global (Indeks Inovasi Global, GII).

Artinya, data iptek yang akurat dan terkini akan menghasilkan indeks perhitungan yang benar-benar menggambarkan kondisi Indonesia yang sebenarnya.


Dapatkan yang terbaru dari InnerSelf


Sayangnya, data iptek nasional yang dikutip di index-indeks itu masih merupakan data yang belum terkini. Sebagai contoh, data rasio perbelanjaan kajian dan pengembangan terhadap Produk Domestik Gross (Perbelanjaan Pembangunan & Penyelidikan Kasar, GERD) PADA GII 2018 masih merupakan data pada 2013, iaitu sebesar 0,1%.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan data GERD 2016, yakni sebanyak 0,25%. Sehingga, posisi Indonesia di indeks tersebut tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Contoh lain, di 2017 Kemenristekdikti mencatat bahawa publikasi ilmiah Indonesia (17.659 publikasi) berhasil mengungguli Thailand (15.200 publikasi).. Namun, data pada GII 2018 menunjukkan hal yang sebaliknya.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa ketersediaan data iptek nasional saat ini masih terbatas dan belum menjadi rujukan global. Mengapa hal itu berlaku? Setidaknya ada lima penyebab masalah tersebut:

Pertama, masih banyak data iptek yang belum tersedia atau belum terkini. Sejumlah data nasional yang dibutuhkan untuk menghitung GII atau GCI seperti data pengeluaran di sektor swasta untuk kegiatan litbang atau data jumlah kerja sama strategis belum tersedia. Kalau pun ada, data yang ada masih belum mutakhir dan tidak diperbaharui secara berkala. Akibatnya, posisi Indonesia tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena berpatokan pada data usang.

Kedua, data tersebar di mana-mana dan belum terintegrasi satu sama lain. Saat ini, berbagai data iptek dan inovasi nasional masih tersebar di berbagai instansi dan unit kerja. Dampaknya, dibutuhkan waktu lama untuk berkoordinasi dan mengumpulkan data secara internal.

Ketiga, data ganda. Seringkali ditemukan kasus pengumpulan data yang sama oleh dua atau lebih instansi yang berbeda. Hal ini menimbulkan kebingungan di tingkat nasional dan internasional tentang data mana yang harus menjadi rujukan resmi dan akurasinya.

Keempat, data sulit diakses oleh pihak eksternal. Hal ini malah dialami juga oleh Kemenristekdikti yang sebenarnya memiliki tanggung jawab di sektor ilmu pengetahuan tetapi sulitnya meminta data dari berbagai penelitian terkait instansi dan kegiatannya. Kurangnya kepercayaan dan birokrasi yang berelit menjadi faktor penghambat utama.

Kelima, tidak ada standard data yang baku antar instansi. Banyak data iptek yang masih dalam format . Pdf atau .jpeg, bukan dalam format .csv atau .xls seperti data standard terbuka (data terbuka) sehingga tidak dapat langsung digunakan. Selain itu, data iptek yang dimiliki berbagai instansi memiliki unit analisis yang berbeda, sehingga harus diolah kembali.

Lalu apa solusinya?

Untuk menjawab kebutuhan terhadap data iptek nasional yang berkualitas, lengkap, dan terkini, dibutuhkan sebuah portal data terpadu pengelolaan data dan informasi iptek nasional. Portal ini dapat berisi berbagai data iptek, seperti data sumber daya manusia iptek, data anggaran dan belanja iptek, data kelembagaan iptek, serta data luaran iptek.

Data iptek ini dikumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari lembaga pemerintah (pusat dan daerah), lembaga litbang industri, perguruan tinggi, hingga organisasi non pemerintah (LSM).

Portal ini dapat menjadi sumber informasi bagi penyelenggara iptek di Indonesia, terutama dalam menyusun kebijakan iptek dan inovasi nasional. Tidak hanya itu, data portal ini dapat membantu memetakan landskap iptek di Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai pencipta iklim kondusif bagi iptek dan inovasi di Indonesia.

Secara tidak langsung, portal ini juga membuat masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan nasional di sektor iptek, termasuk memastikan bahwa anggaran penelitian yang diberikan pemerintah benar-benar memberi dampak positif bagi peningkatan daya saing bangsa. Siapa pun juga akan dapat melihat dengan mudah sejauh mana penyelidikan yang dihasilkan telah bersesuaian Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) atau prioritas-prioritas lain.

Portal ini boleh digunakan untuk mencari siapa pelaku litbang lain yang mempunyai fokus yang sama, sehingga membuka jalan bagi riset kolaborasi. Oleh itu, potensi riset yang tumpang tindih antar instansi dapat dikurangi. Lebih jauh lagi, portal ini dapat dimanfaatkan oleh litbang sebagai sarana promosi kepada para pelaku bisnis sehingga dapat dikomersialisasikan secara massal.

Namun, data portal ini memang tidak cukup. Dibutuhkan tata kelola data iptek nasional yang bersatu dan bersinergi antarlembaga karena peningkatan daya saing nasional merupakan upaya bersama lintas lembaga. Kemenristekdikti akan berperan sebagai data integrator yang memanen (menuai) dan memverifikasi data dari berbagai lembaga.

Mendesaknya landasan hukum

Untuk memastikan jalannya data portal iptek nasional, ada sejumlah landasan yang diperlukan.

Pertama, perlu ada regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan data portal iptek nasional.

Saat ini, pemerintah bersama DPR sedang menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) sebagai revisi atas UU No. 18 Tahun 2002. Salah satu pasal yang diusulkan adalah pembentukan Sistem Maklumat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang merupakan kumpulan data pokok penyelenggaraan iptek yang terintegrasi secara nasional.

Nantinya, pasal tersebut akan mengamanahkan pembuatan Peraturan Presiden tentang Sistem Informasi Iptek Nasional. Adanya regulasi ini akan memperkuat posisi dan kewenangan Kemenristekdikti dalam mengumpulkan data iptek yang saat ini masih tersebar di berbagai institusi. Selain itu, sistem ini juga merupakan upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-kerajaan) dalam bidang penyelidikan dan teknologi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.

Kedua, perlu ada satu forum yang melibatkan setiap pelakon. Perlu dibentuk wali daya iptek, yang menjadi referensi tunggal keluar masuknya data iptek dari suatu lembaga. Selain itu, data wali iptek ini perlu berkoordinasi secara rutin dengan lembaga-lembaga terkait dalam satu forum. Data forum iptek nasional ini boleh belajar daripada mekanisme tata kelola Satu Data Indonesia.

Ketiga, perlu adanya kontrol dan evaluasi mekanisme. Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dapat bekerja sama menjadikan kegiatan pengumpulan data iptek nasional sebagai salah satu dasar penilaian kinerja ministri dan lembaga. Partisipasi instansi dalam mengumpulkan data iptek juga dapat menjadi pertimbangan pemberian berbagai insentif, seperti dana penelitian atau beasiswa bagi para peneliti di instansi tersebut.

Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di tingkat global memerlukan analisis, evaluasi produktivitas, dan perancangan kebijakan iptek dan inovasi yang menyeluruh. Seberapa jauh ketiga hal ini telah dan akan dilaksanakan hanya dapat diukur dari keberadaan data iptek dan inovasi nasional yang berintegritas, terpadu, dan terbuka. Data portal iptek nasional merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut.Perbualan

Tentang Penulis

Wirawan Agahari, Associate Research Senior, Pusat Dasar Inovasi dan Tadbir Urus

Sumber asli artikel ini dari Perbualan. Baca artikel sumber.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

ikuti InnerSelf pada

icon-facebooktwitter-iconrss-icon

Dapatkan Yang Terbaru Dengan E-mel

{Emailcloak = mati}