Di Balik Gagalnya Target Cakupan Imunisasi MR Di Indonesia

Cegahlah virus campak dengan vaksinasi. Utama 6 / Flick, CC BY-SA

Hari ini merupakan hari terakhir vaksinasi campak (campak) dan rubella (MR) secara massal di luar Pulau Jawa. Walau batas akhir vaksinasi MR telah diperpanjang sebulan, dari 30 September menjadi 31 Oktober, program nasional untuk melindungi anak-anak dari ancaman virus campak dan rubella itu di ambang kegagalan.

Hingga kemarin dan hari ini dari 32 juta anak berumur 9 bulan hingga 15 tahun yang disasar vaksinasi di 28 provinsi luar Pulau Jawa rata-rata cakupan vaksinasi baru mencapai sekitar 66%, mengikut pelaporan talian RapidPro yang disokong oleh UNICEF Indonesia. Secara nasional, vaksinasi realisasi juga belum mencapai 70%. Padahal, target aman untuk mencapai kekebalan di masyarakat adalah 95% anak terimunisasi.

Di Balik Gagalnya Target Cakupan Imunisasi MR Di IndonesiaCakupan vaksinasi MR di luar Pulau Jawa hingga 30 Oktober 2018. Database RapidPro Kemenkes / UNICEF Indonesia

Masalah terbesar dalam kempen imunisasi besar-besaran MR kali ini adalah penolakan terhadap produksi MR vaccine MR Serum Institute of India (SII). Sebagian masyarakat menolak rasuah ini sesudah beredar di media sosial berita palsu tentang akibat negatif imunisasi MR dan isu haram vaksin MR-belakangan Majelis Ulama Indonesia membolehkan karena darurat.

Padahal, program imunisasi atau vaksinasi merupakan salah satu kemajuan teknologi kesehatan yang dianggap banyak menyelamatkan nyawa manusia pada zaman modern. Pusat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Atlanta Amerika Syarikat atau Pusat Penyakit dan Pencegahan Penyakit (CDC) Atlanta, meletakkan vaksinasi pada kedudukan teratas 10 terbesar dalam kesihatan masyarakat dalam masa 100 tahun (1900-1999).

Imunisasi ditempatkan pada kedudukan teratas kerana memberikan kesan pada penurunan angka kematian, penyakit, dan kecacatan di Amerika Serikat dalam 100 tahun terakhir. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahawa imunisasi adalah salah satu inisiatif bidang kesihatan masyarakat yang paling berjaya, yang boleh mencegah dua hingga tiga juta kematian setahun akibat penyakit yang boleh dicegah dengan imunisasi seperti campak, diphtheria, tetanus, dan pertusis (rejan batuk).

Namun di Indonesia, informasi dan kabar palsu mengenai MR vaccine yang dipercaya oleh sebagian masyarakat telah menghambat maksimal program pemberian vaksinasi.


Dapatkan yang terbaru dari InnerSelf


Kontroversi vaksin MR

Perdebatan mengenai vaksin sudah lama berlangsung. Pro dan kontra program imunisasi dalam konteks agama, tidak hanya berlaku di Indonesia atau di kelompok Muslim. Hampir di seluruh dunia, kontroversi ini pernah dan selalu ada. Kondisi ini sudah berlaku sejak awal mula diperkenalkan.

Semasa di 1796 vaccine cacar untuk antikacar pada manusia diperkenalkan oleh Edward Jenner, seorang doktor dan ilmuwan yang menjadi salah satu perintis vaksin pertama di dunia, terdapat penolakan terhadap vaksin pada saat itu. Para pendeta lokal di Inggeris zaman Victoria percaya bahawa vaksin itu "tidak Kristiani" kerana berasal dari hewan sehingga mereka menolaknya. Penolakan ini juga datang dari kalangan masyarakat menengah dan para pekerja.

Ada yang percaya cacar disebabkan oleh bahan yang membusuk di atmosfer sehingga tidak bermanfaat. Secara politis, banyak orang yang keberatan dengan vaksinasi kerana itu melanggar kebebasan pribadi. Kerajaan Inggeris ketika itu akhirnya membuat kebijakan bahwa vaksin cacar wajib. Melalui undang-undang di 1853, vaksinasi cacar diwajibkan untuk bayi hingga 3 bulan; dan pada 1867 menjadi menjadi wajib untuk semua anak hingga 14 tahun. Kerajaan Inggeris menjatuhkan hukuman denda 20 Shillings (dengan nilai tukar saat ini setara dengan sekitar Rp8 juta) Bagi yang menolak vaksinasi saat itu.

Kontroversi yang sama juga terjadi di Amerika pada awal abad ke-19. Bukan hanya pada vaksin cacar tetapi juga vaksin Dipteria, Tetanus, dan Pertusis (DTP) dan Campak, Mumps, dan Rubella (MMR).

Ketegangan antara agama dan kesihatan program bukan hanya di bidang imunisasi. Di Filipina, program reproduksi kesihatan, keluarga berencana dan kontrasepsi dihalang oleh gereja Katolik. Masalah serupa muncul di negara Islam negara.

Contoh lain di Amerika, ada kumpulan pemembuhan iman berdasarkan ilmuwan Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menyembuhkan semua hal hanya dengan doa, tanpa obat-obatan. Oleh itu, banyak dari para kelompok ini sangat menentang program kesihatan masyarakat termasuk vaksinasi.

Lapisan garisan masalah

Pada 2018, pelbagai usaha untuk menyokong kesukesan kempen MR telah ditingkatkan. Majelis Pembina Kesihatan Umum (MPKU) Muhammadiyah pusat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten menyatakan mendukung. Berbagai pihak juga memberikan dukungan politik dan komitmen untuk membuat kampanye MR sukses.

Kementerian Dalam Negeri sudah beberapa kali mengeluarkan surat dan arahan kepada semua kepala daerah untuk memastikan Kampanye MR berjaya. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan juga pelbagai organisasi profesi kesihatan (Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidang Indonesia) turut mendukung promosi ini.

Majelis Ulama Indonesia, organisasi ulama tertinggi di Indonesia juga mendukung melalui Fatwa Tidak 33 Tahun 2018 yang menyatakan pembebanan MR dibolehkan kerana keadaan kecemasan.

Di Balik Gagalnya Target Cakupan Imunisasi MR Di IndonesiaCakupan vaksinasi MR secara nasional sehingga 31 Oktober 2018. Database RapidPro Kemenkes / UNICEF Indonesia

Pada 2017, ketika isu haram-halal MR buncis muncul, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberi pemahaman mengenai kandungan vaksin MR. Berbagai pendekatan dan diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia, serta promosi yang luas ke masyarakat saat itu berhasil baik di Pulau Jawa.

Namun kegiatan kempen tahun 2018 tidak berhasil mencapai 2017. Kecuali Provinsi Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung, cakupan MR sangat rendah di hampir semua daerah luar Jawa. Penolakan terhadap MR vaccine di berbagai tempat di luar Pulau Jawa sangat kuat. Penolakan ini bukan hanya dari orang tua, tapi sampai tingkat pemimpin agama. Bahkan para kepala daerah yang penduduknya mayoritas Muslim pun ikut menyatakan penundaan terhadap IMR kampanye.

Fatwa MUI dianggap sebagai senjata pamungkas dan diharapkan menghentikan penolakan terhadap MR vaccine. Kenyataannya keluarnya fatwa ini belum membawa dampak signifikan. Sebagian masyarakat menolak mengikuti fatwa MUI tersebut. Pengaruh MUI di tingkat nasional ternyata tidak berdampak di tingkat provinsi dan kabupaten.

Para petinggi MUI di beberapa kabupaten dan kabupaten dibelah antara mendukung dan tidak mendukung fatwa tersebut. Sebagian pemimpin agama di tingkat tempatan tidak sesuai dengan pusat MUI. Efek terbelahnya penafsiran dan sokongan terhadap Fatwa MUI pusat di tingkat lokal dapat dilihat, setidaknya, di Aceh dan mayoritas provinsi di Sumatra, serta beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan. Di daerah-daerah ini, vaksinasinya yang rendah coverage.

Masyarakat lokal setia mengikuti pemimpin setempat. Dan sebahagian masyarakat juga percaya berita palsu soal MR yang marak.

Saya menghadiri beberapa lawatan dan tatap muka dengan pemuka agama dan masyarakat di Kalimantan dan beberapa sekolah di Kota Kupang. Saya mendapati ada kecurigaan dari masyarakat setempat yang fatwa membolehkan MR tersebut mengandung kepentingan politik dan bukan sebuah kedaruratan dalam segi beragama. Alasan darurat kesihatan belum sepenuhnya diterima sebagai "dlarurat syar'iyyah"(Ada kondisi keterpaksaan).

Apabila berita palsu mengenai kesan negatif MR menyebar di media sosial, Kementerian Kesihatan memberi bantahan. Tetapi berita palsu itu sudah meluas di masyarakat. Dalam beberapa lawatan lapangan, saya mendapati adanya ketakutan terhadap MR vaccine di kalangan murid Islam. Ada yang beranggapan bahawa "setelah divaksinasi MR, salatnya tidak diterima Allah selama 40 hari karena bahan baku mengandung zat haram".

Perlu ketegasan gubernur

Seperti di pelbagai negara lain, kepentingan perlindungan terhadap masyarakat lebih utama dari kepentingan kelompok atau golongan. Selain pendekatan yang intensif kepada para ahli kumpulan vaccine, diperlukan ketegasan kerajaan untuk membuat peraturan yang berlaku sama untuk semua masyarakat.

Negara harus hadir untuk melindungi semua masyarakat tanpa memandang kelompok atau golongan. Imunisasi sudah saatnya dibuat sebagai syarat masuk sekolah untuk memberikan perlindungan yang aman bagi anak sedini mungkin.

Meski waktu telah berubah, pengaruh emosi, agama, politik, atau budaya masih mengakar kuat dalam masyarakat yang menolak pemberian vaksin. Penolakan kumpulan tertentu terhadap vaksin relatif konsisten sejak Edward Jenner memperkenalkan vaksinasi lebih dari dua abad lalu.

Karena itu negara harus tegas mengatur dan memberi pemahaman yang benar. Pendekatan budaya, dialog dengan tokoh agama sampai ke tahap paling bawah dan kekuatan peraturan pemerintah, adalah kunci keberhasilan program imunisasi di masa depan.Perbualan

Tentang Penulis

Ermi Ndoen, Peneliti Kesihatan Masyarakat, Institut Tadbir Urus dan Perubahan Sosial (IRGSC) Kupang

Artikel ini terbit pertama kali di Perbualan. Baca artikel sumber.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

ikuti InnerSelf pada

icon-facebooktwitter-iconrss-icon

Dapatkan Yang Terbaru Dengan E-mel

{Emailcloak = mati}